PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN

Robinson -

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SAKD terhadap  transparansi  laporan  keuangan         dan  selain  itu  juga  bertujuan  untuk melihat pengaruh penerapan SAKD terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Hasil  pengujian  pada  hipotesis  pertama  dapat  menunjukkan  bahwa variabel independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan   nilai   signifikansi  <   5%   (0,05),  sehingga   hipotesis  pertama   yang menyatakan  bahwa  penerapan  Sistem            Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD) berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan diterima

Hasil  pengujian hipotesis  yang  kedua         menunjukkan  bahwa  variabel independen  mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi < 5% (0,05), sehingga hipotesis kedua yang menyatakan penerapan Sistem   Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh  terhadap akuntabilitas laporan keuangan diterima.

            Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah menerapkan SAKD sehingga dapat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

 

Keywords : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi dan

                  Akuntabilitas Laporan Keuangan.


References


Bahlofa, Sessi, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Sumber Daya Aparatur Keuangan Dalam Menghadapi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kota Bengkulu. Skripsi tidak dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Bastari, Iman, 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah. (Online) (Diakses 17 November 2009) Tersedia di World Wide Web: Http://www.ksap.org.

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Broadband Powerline Indonesia, 2009. SIMKUDA-Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Online) (Diakses 7 Mei 2010) Tersedia di World Wide Web: http://www.bpi.co.id.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.

Desvertika. 2009. Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penganggaran Di Kabupaten Mukomuko. Skripsi tidak dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Firmansyah, Irman, 2008. Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survai Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat). (Online) (Diakses 17 November 2009) Tersedia di World Wide Web: http://hdl.handle.net/10364/1054.

Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. BP Undip.

Halim, Abul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Krina, Loina Lalolo, 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Tansparansi, dan Partisipasi. (Online) (Diakses 7 Januari 2010) Tersedia di World Wide Web: Http://www.solex-un.net.

Latifah, lyna dan Sabeni, Arifin. 2007. Faktor keprilakuan organisasi dalam implementasi Sistem akuntansi keuangan daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Menteri Dalam Negeri. 2002. Keputusan Menteri dalam negeri No.29 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan dan belanja daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

,2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mulyana, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2006.

Nordiawan, Dedi, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2007. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Online) (Diakses 7 Mei 2010) Tersedia di World Wide Web: http://www.Kepripov.go.id

Pokja IV Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, 2001. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah: Pendahuluan. Jakarta: Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pokja IV Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah. 2002. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah: Prosedur Akuntansi. Jakarta: Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.

, 1999. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

, 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

, 2004. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Supriyono, Bambang, 2002. Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik. (Online) (Diakses 15 Mei 2009) Tersedia di World Wide Web: http://www.akademik.unsri.ac.id.

Syarwani, Mohammad, 2005. SAKD - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. (Online) (Diakses 16 Mei 2009) Tersedia di World Wide Web: Http:// www.pohaci.com.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi.

Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2008. Akuntansi, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (sebuah tantangan). (Online) (Diakses 7 Januari 2010) Tersedia di World Wide Web: Http://www.hafiz-konsultan.com/artikel.

Tuasikal, Askam, 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 08, No.01, Februari, Hal 1466-1483.

Werimon, Simson, Imam Ghozali, Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.




DOI: https://doi.org/10.37598/jam.v3i1.273

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by :