ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA DKI JAKARTA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agoes, S., (2014). Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Asih, Rindri Nindyaning., (2012). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Perlakuannya berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintah (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Chairannisa., (2014). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Akuntansi, No. 1, Vol. 1, hlm 1-22
Fathansyah., (2018). Basis Data, Rev. 3. Bandung: Informatika.
Harrison, Jr dan Walter, T., (2014). Akuntansi Keuangan (Internasional Financial Reporting Standarts (IRFS)). Jakarta: Erlangga
Kurniawan, Topan., (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
Mangnga, Piter. Dkk., 2018. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, Vol 9 No 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sam Ratulangi.
Mulyadi (2016). Sistem Akuntansi. Edisi ke tiga. Jakarta : Salemba Empat.
Novika, (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung. Jurnal IAKP, Vol. 2, No. 1.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
Rahayu, Siti Kurnia & Suhayati, Ely., (2015). Auditing. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Romney, B. M. dan Paul, J. S,. (2016). Accounting Information System. Jakarta : Salemba Empat.
Sekaran, Uma. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan. Pengembangan-Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
Sudarmanto, Eko dkk. (2021). Sistem Pengendalian Internal. Yayasan Kita Menulis
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta
Sujana, E., (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). Skripsi Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Timala, Afrida Maharani (2012). Analisis Kegiatan Pengendalian pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
DOI: https://doi.org/10.37598/jam.v12i2.1616
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Indexed by :