PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT

Silfia Sari, Noviyana Noviyana

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah di bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura di Kabupaten Aceh Barat. Metodologi deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan data sekunder adalah dua bentuk informasi utama yang digunakan dalam penelitian. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat disurvei dengan menggunakan kuesioner terstruktur atau terdistribusi sebagai metode pengumpulan data primer, sedangkan laporan tahunan, laporan, dan laporan diperiksa untuk data sekunder berupa angka anak. Analisis regresi linier standar digunakan untuk analisis penelitian. Penganggaran berbasis kinerja terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat

Keywords


Akuntabilitas; Anggaran Berbasis Kinerja; Kinerja Pemerintah

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim . 2007. Pengelolaan keuangan daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN

Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. Dampak Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Keuangan Kota Cirebon). Universitas Pasundan. Bandung

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat.

Haspiart. 2012. Dampak Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan/Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Edisi Keenam. Tentang Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. Penelitian Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia.

Mardiasmo 2011. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Yogyakarta: BEBERAPA.

Menteri Dalam Negeri, Peraturan No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan. 2006. Industri akuntansi Setiap orang. Jakarta: Salemba Empat.

Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2008. Pengukuran Kinerja, Tinjauan Dealer Status. ibukota Jakarta.

Permendagri Edisi 2007, Permendagri Edisi 13 mengatur tentang Revisi 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Daerah.

Sugiyono 2010. Metodologi Penelitian Bisnis, CV. Bandung: Alfabet

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta:




DOI: https://doi.org/10.37598/jam.v12i2.1611

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by :