PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH 2008-2019

Adnan Adnan

Abstract


Landasan hukum dana otonomi khusus Aceh adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yaitu tentang Pemerintah Aceh. Dana otonomi khusus Aceh merupakan dana Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai sumber penerimaan yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian Pustaka dengan mengumpulkan dokumen yang berkenaan dengan dana otonomi khusus Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 12 tahun dana otonomi khusus Aceh sudah ditransfer sebanyak Rp. 73,326 Triliun oleh pemerintah pusat dengan rata-rata Rp. 6,110 Triliun per tahun. Kontribusi dana otonomi khusus Aceh terhadap APBA rata-rata sebesar 51,57% setiap tahun yang berarti bahwa APBA memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap dana otonomi khusus dari pemerintah pusat.

Keywords


Dana Otonomi Khusus Aceh; APBA

Full Text:

PDF

References


Ananto, E. A., Darma, T. S., Ridwan, N. M., & Rizaldi, A. (2018). Satu Dasawarsa Otsus Aceh Tahun Anggaran 2008 s.d. 2018.

Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., Maulana, Y., & Tryatmoko, M. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Policy Paper. Retrieved from http://www.ipsk.lipi.go.id/index.php/galeri/download/category/23-policy-paper.

Badan Akuntabilitas Keungan Negara. (2020). Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2018-2020. Retrieved June 4, 2021, from https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2019). Pertumbuhan IPM [metode baru] 2018-2020.

Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2019-2021. Retrieved June 4, 2021, from https://aceh.bps.go.id/indicator/6/206/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html

Basri, H., & Siti Nabiha, A. K. (2014). Accountability of Local Government: the Case of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance, 3(1), 114.

Cahyono, H. (2016). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. Jurnal Penelitian Politik, 9(2), 122.

CNN Indonesia. (2018). Kasus Dana Otsus Aceh, Irwandi Didakwa Terima Suap Rp1,05 M. Retrieved June 1, 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181126182529-12-349379/kasus-dana-otsus-aceh-irwandi-didakwa-terima-suap-rp105-m

Sanur, Debora L. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. Politica Vol. 11 No. 1.

Gubernur Aceh. (2017). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Gubernur Aceh.

Gubernur Aceh. (2018). Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Bumi Dan Pengunnaan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Gubernur Aceh.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Putra, E. J. (2014). Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 421435.

Republik Indonesia. (2006). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tenteng Pemerintah Aceh. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rmol Aceh. (2021). BPKP Aceh: Masih Banyak Ditemui Perencanaan Anggaran Melawan Hukum. Retrieved June 1, 2021, from https://www.rmolaceh.id/bpkp-aceh-masih-banyak-ditemui-perencanaan-anggaran-melawan-hukum

Suharyo, S. (2018). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 305. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318

Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 5(1), 3247. https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821




DOI: https://doi.org/10.37598/jam.v11i2.1141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by :