FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

Fitri Yunina, Tika Handayani

Abstract


Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan objeknya adalah pengalokasian belanja pendidikan, yang bertujuan untuk diuji faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja pendidikan tersebut, dengan faktor yang digunakan adalah dana otonomi khusus, dana alokasi khusus (DAK), dan kinerja keuangan yang dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan rekapitulasi realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh selama tahun anggaran 2013-2015, dengan teknik analisis datanya menggunakan pengujian regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, dana otonomi khusus, DAK dan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan besarnya pengaruh sebesar 75%.


Keywords


Alokasi Belanja Pendidikan, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Full Text:

PDF

References


Adisasmita, Rahardjo (2014). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Graha Ilmu

Darmayanti, Cici dkk (2016) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Kesehatan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.” Jurnal Kebangsaan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. ISSN: 2089-5917. Vol.5, No.9, Januari 2016

Febriana, Imas Sherli (2015) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur”. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. Vol. 4 No.9 (2015)

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrual) (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat

Huda, Ni’matul (2014). Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Jakarta: Nusa Media

Kaharuddin (2013) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010”. Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol.24, No.1, April 2013.

Mahmudi (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga

Nuralam (2011). Kesejahteraan yang Tersandera: Implementasi Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus. Jakarta: Grasindo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) (2012). Buku Panduan Analisis Belanja Publik Aceh. Banda Aceh: CPDA.

Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Aceh. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh

Qanun Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Aceh. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh

Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh

Radio Republik Indonesia (2016). “Pendidikan Aceh Terpuruk di Peringkat 32 Nasional”. http://rri.co.id/. Diakses 25 November 2016.

Sanggelorang, Septiana dkk (2015) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 15 no. 02 - Edisi Juli 2015.

Serambi Indonesia (2016). “Rapor Merah Pendidikan di Aceh”. http://aceh.tribunnews.com/. Diakses 25 November 2016.

Sindonews (2016). “Masalah Pendidikan yang Tak Pernah Tuntas”. http://nasional.sindonews.com/. Diakses 25 November 2016.

Soemokil, David (2011). Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono (2012). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta : Alfabeta.

Suwarno, yogi (2013). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Ulum, Ihyaul, M.D (2012). Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar). Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta: Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.