STUDI ATAS BELANJA MODAL PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Eva Susanti

Abstract


Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Aceh mendapat posisi istimewa daripada provinsi lain di Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Aceh mendapatkan sumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, prakteknya Pemerintah Daerah terlalu bergantung pada dana perimbangan Pemerintah Pusat untuk menjalankan Pemerintahannya. Dalam Penggunaan anggarannya Pemerintah belum berusaha mengoptimalkan penerimaannya dari daerah untuk hal-hal yang lebih bersifat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana melalui Belanja Modal.Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan dan parsial terhadap belanja modal pada kabupaten/kotadi Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kotayang berjumlah 23 kabupaten/kota dimana terdiri dari 18 kabupaten dan 5kotadi Provinsi Aceh.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dari tahun 2009-2011. Data sekunder tersebut diperoleh dari perwakilan BPK RI di Banda Aceh, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan belanja pemeliharaan yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda, untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel indepeden terhaddap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal


References


Abdullah, Syukriy (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. (http://www.Syukriy.wordpress.com, diakses 10 Oktober 2009).

---------- & Abdul Halim (2004). Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. SNA VI.

---------- & Jhon Andra Asmara (2006). Pengaruh Opurtunistik Legeslatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik.”. SNA IX.

Anonimous (2009). “BRR Khawatir Pemeliharaan Aset pasca Rekonstruksi”. Waspada, 20/2/2009. (http://www.niasonline.net, diakses 02 November 2009).

Bastian, Indra (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bland, Robert dan Samuel Nunn (1992). “ The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budget”. Public Budgeting & Finance (Summer): 32-47. (http://www.Rapidshare.com, diakses 30 Oktober 2009).

Darma, Teuku Surya (2009). ”Rendahnya Serapan APBA”. Harian Serambi Indonesia, Senin, 21 Desember 2009.

Halim, Abdul (2004). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

-----------(2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Karo-karo, Syukur Selamat (2006). Hubungan Belanja Modal dengan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Program Magister Sains- Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tesis. (http://www.Rapidshare.com, diakses 30 Oktober 2009).

Keefer, Philip & Stuti Khemani (2003). The Political Economy of Public Expenditure. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005). Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

-----------(2007). Buletin Teknis No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. (http://www.ksap.com, diakses 3 november 2009).

Mardiasmo (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

-----------(2003). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Moisio, Antti (2002). Essays on Finish Municipal Finance and Intergovernmental Grants. Helsinki

Nafarin, M (2003). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Noerdiawan Dedi (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Aceh (2008). Qanun No.1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pemerintah Indonesia (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-----------(2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

-----------(2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----------(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----------(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008. (http://www.bpkp.go.id, diakses 10 November 2009).

-----------(2001). Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

-----------(2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah.

-----------(2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemrintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

-----------(2006). Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Uma, Sekaran (2002). Research Methods for Business, Buku 1, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Welshch, Glenn A,dkk (2000). Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba. Jakarta: Salemba Empat.

World Bank (2006). Analisis Pengeluaran Publik Aceh: Pengeluaran untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan.

-----------(2008). Analisis Belanja Publik Aceh Edisi Terbaru Tahun 2008: Mengelola Sumber Daya untuk Mencapai Keluaran yang Lebih Baik di Daerah Otonomi Khusus.




DOI: https://doi.org/10.37598/jam.v4i1.291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by :